RUU Permusikan Kepentingan Siapa ?
howexplore - RUU Permusikan yang membuat para pelaku musik galau dan bimbang dalam berkarya dan RUU Permusikan sudah santer diberitakan seluruh media di Indonesia | foto : nhc.nl
howexplore - RUU Permusikan yang membuat para pelaku musik galau dan bimbang dalam berkarya dan RUU Permusikan sudah santer diberitakan seluruh media di Indonesia | foto : nhc.nl

HOWEXPLORE – Beredarnya RUU Permusikan (15 Agustus 2018) di kalangan pelaku musik menjadi polemik di khalayak ramai. Terdapat pro dan kontra dengan adanya Pasal 5 RUU Permusikan yang membuat para pelaku musik galau dan bimbang dalam berkarya. Polemik pasal 5 RUU Permusikan sudah santer diberitakan seluruh media di Indonesia, salah satunya CNN Indonesia.

Pasal itu juga berpeluang membelenggu kebebasan berekspresi musisi. Bayangkan jika pembuat lagu-lagu bernada kritik, yang mungkin berpotensi mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum seperti tercantum dalam Pasal 5, semua dipidanakan. Sungguh menyedihkan, negara ikut mengatur proses kreasi musisi, Seperti yang dilansir CNN (31/01/2019).

Namun, dengan ada dan tiadanya Pasal 5 dalam RUU Permusikan tentang “Proses Kreasi”, sebenarnya poin – poin dalam pasal tersebut sudah banyak di temui didalam UU ITE. Seharusnya pelaku musik sadar betul bahwa kegiatannya dalam bermusik, pastilah bersentuhan dengan UU ITE.

Jadi, sebelum kita mempermasalahkan tentang pasal 5 dalam RUU Permusikan, alangah baiknya kita mempersoalkan tentang UU ITE yang jelas – jelas sudah lahir sebelum RUU Permusikan ini ada. Apalah artinya jika RUU Permusikan diperdebatkan atau direvisi, namun kebebasan berkreasi masih di batasi oleh UU ITE.

Perlu diketahui juga, pasal 5 RUU Permusikan tidak terdapat poin yang membatasi kebebasan berekspresi, berinovasi dan berkarya. Tapi, dalam proses kreasi, setiap pelaku musik harus menjunjung tinggi nilai – nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pelaku musik sudah dirugikan oleh lahirnya UU ITE yang sudah hadir sebelum RUU Permusikan, lalu kenapa pasal 5 RUU Permusikan lebih heboh daripada UU ITE yang jelas – jelas sudah mengatur akan hal tersebut?.

Dibalik ketakutan akan disahkannya RUU Permusikan ini, ada hal – hal unik yang dapat di ambil. Seperti, yang dijelaskan pada pasal 6 RUU Permusikan tentang “Proses Kreasi” yang menjelaskan “bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam beraktifitas dan berinovasi di bidang musik sesuai kebutuhan pelaku musik”.

Dalam pasal 31 ayat 2 tentang “Autodidak” yang berbunyi “pelaku musik yang memperoleh kompetensi secara autodidak dapat dihargai setara dengan hasil jalur pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidik oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah”.

Perlu digaris bawahi juga munculnya RUU Permusikan ini, didasari oleh pemerintah untuk menyejahterakan pelaku musik dengan cara melindungi hasil karya musik, materi berbentuk sistem pendataan dan pengarsipan permusikan yang terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu. Poin tersebut sudah dijelaskan pada poin umum “Penjelasan Atas Rancangan Undang – Undangan Republik Indonesia tentang Permusikan”.

Satu hal lagi yang unik dari RUU Permusikan ini adalah Diberikannya kesempatan bagi musisi Indonesia untuk berbagi panggung dengan musisi internasional sebagai pendamping, seperti dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 RUU Permusikan.

Masih banyak lagi hal – hal yang menguntungkan bagi pelaku musik yang dijelaskan dalam RUU Permusikan, seperti kata Anang Hermansyah yang dilansir dari tirto.id, “Aku tidak bisa menyalahkan atau menjawab atau memberikan sangkaan apapun karena kalau orang tidak memahami RUU dari keluar itu susah. Orang hanya melihat kulitnya saja, isinya dan dinamikanya tidak. Proses RUU ini untuk disahkan masih panjang, silahkan diperdebatkan dan kritisi. Enggak apa – apa, kata Anang kepada tirto.id